uu no 29 tahun 2009. Selain itu, di dalam pasal 2 UU ini, disebutkan bahwa setiap. uu no 29 tahun 2009

Dicabut sebagian dengan : UU No. Keterangan. 2009/ No. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 7. U: Indonesia. Vebri Sesta Lestari Ginting. 39, LN. Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) ditetapkan menjadi Undang-. UU No. 6. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Immanuel Yosua 3. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 000. LN. 29 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian DETAIL PERATURAN Abstrak. Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan oleh Menteri. 2009/ No. 6 17 415 36. UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. JENIS GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009. 32 Tahun 2004; UU No. 44, LN. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh. 22/2009 tentang LLAJ adalah undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan. . PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 (UU/2009/32) (2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] Pro. NOM,OR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG. 00 KB. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, dalam UU No. M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 (UU/2009/28) (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tahun: 2009: Tentang: KETENAGALISTRIKAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 23 September 2009: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO. METADATA PERATURAN. 1997/ No. 15 Tahun 2019 dan UU No. Penjelasan Umum atas UU Kesehatan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 17 Desember 2008 dan ditanda tangani pada tanggal 12 Januari 2009. ABSTRAK:PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG. ASAS DAN TUJUAN 3. Tahun: 2009: Tentang: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Tempat Penetapan:. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang (UU) tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Naskah asli: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009; dan. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 4967, LL SETNEG : 32. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No. NOMOR 42 TAHUN 2009 . Ekoregion adalah wilayah. 2 th. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait kasus yang diadukan 2. status Hanya untuk Pelanggan. a. Dalam peraturan yang baru, nomenklatur “keputusan” sudah tidak lagi digunakan untuk menyebutkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan. strong>VIE. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan. Menimbang,. tanggal 1 april kemarin jadi momentum baru bagi perlalu lintasan di indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU/2009/24) (2009) tentang Bendera, Bahjasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 6. Akhmad Karbito. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. UU No. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus. NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Bahwa membangun kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup. Judul. Bagikan. Penjelasan : 26 hlm. 3495 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. Tipe Dokumen. Undang-undang (UU) No. Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu menambahkan materi muatan baru berupa: (1) pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan; (2) kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara; (3) rencana pengelolaan Mineral dan Batubara; (4) penugasan. (2) Mahkamah Agung setiap tahun wajib menyusun rencana kerja dan anggaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang (UU) tentang Rumah Sakit. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. - Hak atas rahasia pribadi (kecuali perintah UU, pengadilan, ijin ybs, kepentngan ybs, kepentingan masyarakat). Status Peraturan. Republik Indonesia. 16, LN. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Download as a PDF or view online for free. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Merubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); dan Ketentuan. ASAS DAN TUJUAN 3. Tipe Dokumen. U. E. rtf Author: user Created Date:Status Peraturan. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti; f. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan. 30 Oktober 2012 Tanggal Berlaku. 2009/ No. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG € Undang-Undang, 16 TAHUN 2009 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk dan TaxBase, 2023 a. 2014/No. UU No. Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang. 5050, LL SETNEG : 17 HLM. 29. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Beranda; Peraturan. 44 Tahun 2009 Rumah Sakit MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 1997/ No. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tematik HAM. 4744, LL SETNEG : 25 HLM. METADATA PERATURAN. TUGAS DAN FUNGSI 4. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2009. 9 Tahun 2009. PRAKTEK KEDOKTERAN. (UU ITE) NO UU ITE Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikanUndang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2009 uu 044. Tempat Penetapan. 13 Tahun 1995 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak; PP No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kewajiban rumah sakit itu sudah tentu mengikat juga pada para tenaga medis. Negara Zepublik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang (UU) NO. TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) NO. UU No 1 Tahun 2009. Sejarah. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang No. NOMOR 29 TAHUN 2004 . METADATA. Begitu pula, perubahan yang dilakukan di masing-masing sektor, seperti UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan. 1. Kelima, UU No. 29 Oktober 2009: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku: Tahun Pengundangan: 2009: Nomor Pengundangan: 160: Nomor Tambahan: 5079: Tanggal Pengundangan:Peraturan LPS. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. 29 Tahun 2004; UU No. Judul. yoyok. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. E. NOMOR : 7 TAHUN 2009 TANGGAL : 13 JANUARI 2009 - 4 - 5. 5072, LL SETNEG : 41 HLM. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 4 Thn 2009"; Diubah Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetang Pertambangan Mineral dan Batubara UU No. bahwa dengan diberlakukannya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menganut asas otonomi dan tugas pembantuan PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud. 30 Oktober 2012 Sumber. Rabu, 4 Februari 2009. 2009/ No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. 29 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian DETAIL PERATURAN Abstrak. 0%. 48 Tahun 1996 Baku Mutu Tingkat Kebisingan; Kepmen LH No. Indonesia, Pemerintah. 109 , TLN NO. Dasar hukum pengesahan UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. c. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar. Indonesia, Pemerintah Pusat. Mendapatkan penjelasan lengkap tentang rencana tindakan medis yang akan dilakukan dokter; Bisa meminta pendapat dokter lain (second opinion) Mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan;Undang-undang (UU) No. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah. 36 Tahun 2009. 24 Tahun 2009 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 5069, LL SETNEG : 25 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan. UU No. (Pasal 53 UU No 25 Tahun 2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 29 Oktober 2017 Sumber. PASAL 44 UU NO 44/2009. Undang-Undang Nomor 37. 10, TLN NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Ketiga : Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 13 Tahun 2009 . Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu: a) memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; b) memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; c) memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; Kewajiban itu dituangkan dalam UU No. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. 0%. 920 Tahun 1986; PERMENKES No. Peraturan Perundang-undangan. - 12 - Pasal 29 Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaianUndang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005; PP No. Tipe Dokumen. PRAKTIK KEDOKTERAN . Agar masyarakat dapat mengaksesnya, UU No. Undang-undang (UU) NO. Diubah. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2009. LL. 2009/ No. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Keputusan Kepala Eksekutif. analisis dan evaluasi undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika serta peraturan pelaksananya (dampak perubahannya melalui undang-undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja). 1. NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. 9. 32 Tahun 1996; PP No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009. LN. 15, LN. Undang-undang (UU) No. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI.